Globalnews7.id,Jakarta– Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta pada Rabu malam (3/6/2026).

Kedatangan Silmy menjadi sorotan publik setelah namanya disebut dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terkait dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi tengah melakukan pencarian terhadap Silmy Karim karena diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diusut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa Silmy masih termasuk dalam rangkaian peristiwa OTT di Jakarta Barat dan diminta bersikap kooperatif dalam proses penyelidikan.

Kasus ini bermula dari OTT yang digelar KPK sejak Selasa malam (2/6/2026) di sejumlah lokasi di Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. Dalam operasi tersebut, belasan orang diamankan, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dalam mata uang asing, logam mulia, kendaraan roda dua dan roda empat yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa perkara ini berkaitan dengan dugaan suap dan pungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA, khususnya Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). Dugaan praktik tersebut dinilai telah merugikan integritas pelayanan publik dan sistem keimigrasian nasional.

Sebelum mendatangi KPK, Silmy Karim sempat memberikan tanggapan singkat kepada wartawan. Ia meminta agar pertanyaan terkait kasus tersebut lebih lanjut ditujukan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Namun, setelah KPK secara terbuka meminta dirinya kooperatif, Silmy akhirnya terlihat hadir di Gedung KPK untuk memberikan keterangan.

Hingga berita ini diturunkan, KPK masih terus melakukan pendalaman terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Status hukum Silmy Karim sendiri masih menunggu hasil pemeriksaan dan pengumuman resmi dari lembaga antirasuah.