Breaking News
Globalnews7.id,Jakarta-Efektivitas penegakan hukum di Indonesia dinilai berada dalam kondisi memprihatinkan akibat mencuatnya perseteruan laten antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Konflik yang dipicu oleh ego sektoral ini dianggap telah mengorbankan kepentingan publik serta merusak tatanan keadilan nasional.
Meskipun pimpinan kedua lembaga telah berupaya meredam situasi, desakan untuk melakukan reformasi total pada pucuk kepemimpinan kedua institusi tersebut kini semakin menguat di ruang publik.
Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigation Committee (DPP CIC) memandang bahwa restrukturisasi pada tingkat tertinggi kedua lembaga merupakan satu-satunya solusi konkret untuk memulihkan wibawa penegakan hukum di tanah air.
Ketua Umum DPP CIC, R. Bambang SS, secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil tindakan korektif demi menyelamatkan marwah supremasi hukum nasional.
“Kami memandang sudah selayaknya kedua pimpinan lembaga penegak hukum tersebut diganti,” ujarnya dalam keterangan resminya Jumat (24/7/2026) di Jakarta kepada Wartawan.
R.Bambang.SS menambahkan, kepala negara harus bergerak cepat demi memberikan kepastian di masyarakat.
“Presiden Prabowo Subianto perlu secepatnya mencopot Kapolri dan Jaksa Agung dari jabatannya guna menghadirkan kepastian hukum yang objektif bagi seluruh masyarakat,” tegasnya.
Menurut penilaian CIC, bertahannya kedua pejabat tinggi tersebut di tengah situasi polarisasi kelembagaan hanya akan memperpanjang krisis kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum.
Dan dampaknya berpotensi menimbulkan preseden buruk yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
“Kita khawatir hukum nantinya digerakkan oleh sentimen kelompok serta tawar-menawar kepentingan sektoral,” lanjutnya.
R.Bambang.SS pun menantikan langkah strategis yang akan diambil oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Kepala Negara. Menurutnya keputusan kepresidenan dalam menyikapi dinamika di tubuh Polri dan Kejagung ini akan menjadi indikator utama komitmen pemerintah terhadap agenda pemberantasan korupsi serta penegakan hukum yang bersih.Jangan sampai masalah ini ada kelompok yang sengaja untuk mendorong Presiden Prabowo ke “Jurang Kehancuran”, ini harus segera disiapin,” pungkasnya.
(PN)
