BREAKING NEWS
JAKARTA – Dugaan penyadapan terhadap komunikasi Presiden Republik Indonesia menjadi persoalan serius yang menyentuh aspek keamanan negara, perlindungan rahasia negara, serta kehormatan institusi pemerintahan. Penanganan perkara ini dinilai tidak boleh berhenti pada pihak yang diduga sebagai pelaksana, tetapi harus mengungkap seluruh mata rantai keterlibatan, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual atau intellectual dader di balik peristiwa tersebut.
Pandangan tersebut disampaikan Pengacara Internasional Syaidina Alamsyah, S.H., LL.M., yang menilai bahwa motif, kepentingan pribadi, maupun berbagai alibi yang mungkin dikemukakan pihak-pihak terkait tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsur tindak pidana terbukti terpenuhi.
Menurutnya, komunikasi Presiden bukan sekadar komunikasi pribadi seorang pejabat, melainkan dapat berkaitan langsung dengan kebijakan strategis pemerintahan, kepentingan nasional, serta informasi yang memiliki dimensi kerahasiaan negara.
“Siapa pun yang terbukti melakukan penyadapan atau akses ilegal terhadap komunikasi Presiden harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Namun, penegakan hukum harus didasarkan pada alat bukti dan pembuktian unsur pidana, bukan semata-mata asumsi atau tekanan opini publik,” tegasnya.
Syaidina menegaskan, apabila dugaan penyadapan tersebut terbukti dilakukan secara ilegal dan berkaitan dengan upaya mengganggu penyelenggaraan pemerintahan atau kepentingan strategis negara, aparat penegak hukum wajib mengkaji secara serius kemungkinan adanya tindak pidana terhadap keamanan negara.
Ia mengingatkan bahwa Presiden memiliki kedudukan konstitusional sebagai kepala pemerintahan sekaligus simbol negara dalam konteks ketatanegaraan. Oleh karena itu, setiap dugaan tindakan ilegal yang menyasar komunikasi Presiden harus ditangani secara profesional, transparan, dan menyeluruh.
Meski demikian, ia menilai bahwa penyadapan tidak otomatis dapat dikualifikasikan sebagai makar. Penetapan pasal makar harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian serius adalah kemungkinan adanya pihak lain yang berperan sebagai pengendali, pemberi perintah, penyandang kepentingan, atau penerima manfaat dari dugaan tindakan tersebut.
Menurut Syaidina, penyidikan tidak boleh hanya berorientasi pada siapa yang melakukan tindakan teknis, tetapi juga harus menjawab siapa yang merancang, memerintahkan, mengoordinasikan, dan mengetahui tujuan dari perbuatan tersebut.
“Pertanyaan mendasarnya adalah apakah LSP merupakan aktor utama atau justru terdapat pihak lain yang memiliki posisi, pengaruh, maupun kewenangan lebih tinggi yang diduga ikut memberikan perintah atau memperoleh manfaat politik dari peristiwa ini? Semua kemungkinan harus diuji melalui penyidikan yang objektif dan berbasis bukti,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti terlibat, tanpa memandang jabatan, pangkat, kedudukan politik, maupun pengaruh kekuasaan, harus diperlakukan sama di hadapan hukum.
Lebih lanjut, Syaidina mengingatkan bahwa pengungkapan motif merupakan bagian penting dalam proses penyidikan, tetapi motif tidak dapat menggantikan pembuktian unsur tindak pidana.
Aparat penegak hukum perlu menelusuri kemungkinan adanya hubungan komunikasi, aliran informasi, perintah, koordinasi, hingga pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.
Menurutnya, apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, penyidikan harus dikembangkan secara profesional agar perkara tidak berhenti pada pelaku lapangan semata.
Syaidina menyatakan dukungannya terhadap langkah Polri dalam mengungkap dugaan perkara yang berkaitan dengan keamanan negara tersebut. Namun, dukungan itu harus berjalan seiring dengan tuntutan agar proses penegakan hukum dilakukan secara independen, transparan, akuntabel, dan tidak tebang pilih.
“Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan siapa pun. Jika memang terdapat kejahatan terhadap keamanan negara, ungkap sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti pada pelaksana, tetapi telusuri pula siapa yang merancang dan mengendalikan. Hukum harus berdiri di atas semua kepentingan dan kekuasaan,” pungkasnya.
Kasus ini menjadi ujian penting bagi komitmen penegakan hukum di Indonesia. Publik berhak memperoleh kejelasan mengenai fakta, konstruksi peristiwa, pihak-pihak yang terlibat, serta pertanggungjawaban hukum berdasarkan bukti yang sah.
Prinsipnya jelas: tidak boleh ada seorang pun yang kebal hukum, tetapi tidak seorang pun pula boleh dinyatakan bersalah sebelum terbukti melalui proses peradilan yang sah.
(Red/PMN)
