Ambon,Globalnews7.id
Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku mengusut kasus dugaan penyimpangan upah tenaga kesehatan RSUD Haulussy Ambon.
Direktur Kriminal Khusus Polda Maluku,Kombes Hujra Soumena menegaskan,penyidik saat ini fokus menemukan penyimpangan dana insentif nakes RSUD milik Daerah Maluku itu,”kita masih fokus gali penyimpangan,”tegasnya.
Kata Soumena,kasus ini sudah ditahap penyelidikan dan oenyidik telah memeriksa belasan saksi baik dari tenaga kesehatan maupun internal RSUD Haulussy.
Dari hasil penyelidikan diketahui anggaran untuk nakes telah dicairkan hanya saja digunakan untuk hal lain.
Hal ini yang menjadi dasar penyidik untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab dalam penyimpangan anggaran tersebut.
Saat ini kita lagi fokus untuk temukan penyimpangan penggunaan keuangannya,”kata dia.
Soumena sebelumnya juga menegaskan,penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku saat ini fokus menemukan penyimpangan dana intensif nakes RS milik Daerah Maluku itu dengan telah memeriksa belasan saksi.
Dikatakan,kasus ini telah masuk dalam tahap penyelidikan.Kasus ini dalam penyelidikan dan ada sejumlah saksi yang sudah dimintai keterangan,”ujar Soumena.
Sementara informasi yang dihimpun terdapat sejumlah saksi baik dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD)Provinsi Maluku,auditor hingga Sekda Maluku akan dipanggil untuk dimintai keterangan.
Pemanggilan tersebut dilakukan lantaran hasil penyelidikan menunjukan adanya pencairan anggaran,namun tidak sampai ketangan pemegang hak dalam hal ini nakes.
Hanya saja,Soumena belum berkomentar jauh,lantaran penyelidikan masih berjalan.
Perkembangan lanjut nantisaya infokan kita fokus penyimpangannya dulu,”ujarnya.
Dukungan DPRD
DPRD Provinsi Maluku mendukung penuh langkah Ditreskrimsus Polda Maluku untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan upah nakes RSUD Haulussy.
Dukungan tegas ini diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku,Samson Atapary.
Samson menjelaskan pengusutan yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Maluku terhadap penggunaan upah tenaga kesehatan RSUD Haulussy.
Bagi kamu pengusutan yang sudah dilakukan Ditreskrimsus sudah tepat dan DPRD memberikan dukungan penuh agar diungkapkan terang benderang,”ujar Samson.
Menurutnya,siapapun pejabat daerah yang dipanggil Ditreskrimsus wajib hadir untuk memberikan keterangan terkait penggunaan anggaran tersebut.
Jika saksi yang dipanggil tidak hadir atau tidak kooperatif maka penyidik harus melakukan upayah paksa terhadap saksi-saksi.
Ketegasan penyidik kata Samson diperlukan guna memastikan penegakan hukum terhadap upah nakes RSUD tidak berlarut-larut dan menimbulkan kecurigaan.
Apresiasi
Terpisah,Praktisi Hukum Djidion Batmomolin memberikan apresiasi bagi Ditreskrimsus Polda Maluku atas proses penegakan hukum yang dilakukan dalam kaitannya dengan upah tenaga kesehatan.
Dikatakan,persoalan nakes di RSUD Haulussy bukan merupan persoalan baru telat telah terjadi namun belum terungkap.
Ini sudah tepat jadi,kalu Ditreskrimsus Polda Maluku sudah ambil langkah untuk mengungkap persoalan di RSUD.
Batmomolin menjelaskan siapapu yang nanti dipanggil harus bersikap kooperatif dan tidak menghambat proses penegakan hukum sehingga terbuka.
Empat Tahun
Untuk diketahui,ratusan tenaga kesehatan belum menerima upah kerja atau intensif sebesar rp.26 miliar.
Sudah empat tahun sejak 2020 hingga akhir Desember 2023 sebanyak 600 tenaga kesehatan yang terdiri dari ASN,Non ASN,honor daerah dan tenaga kerja sikarelabelum memperoleh hak-haknya.
Adapun jasa pelayanan sebesar rp.26 miliar yang belum diterima yaitu,tahun 2020,untuk BPJS sebesar rp.2.522.498.760.
Tahun 2021 untuk BPJS yang harus dibayarkan sebesar rp.4.880.030.040.80
Tahun 2022 sebesar rp.6.010.564.520 selanjutnya di tahun 2022 pembayaran sesuai peraturan daerah untuk medical check up sebesar rp.1.348.586.740 sedangkan Covid 19 sebesar rp.1.242561.080.
Tahun 2023 untuk pembayaran BPJS sebesar rp.9.133.854.493 pembayaran Perda sebesar rp.789.596.622.80 dan Covid 19 sebesar rp.65.237.600.
Dengan demikian total keseluruhan hak nakes yang belum dibayarkan untuk BPJS sebesar rp.22.546.947.813.80 untuk Perda total rp.2.138.183.402.80 ditambah MCU tahun 202,sedangkan Perda berjumlah rp.1.307.798.680.
Total hampir 26 miliar dana jasa pelayanan kurang lebih 600 pegawai RS Haulussy belum dibayar.
Akibat belum terima hak-hak mereka,ratusan tenaga kesehatan ini menggelar aksi demonstrasi menuntut agar Pemprov maupun managamen segera membayar hak- hak mereka
(Nn-05)
editor:burhan
