Enam Jam 4 Pejabat Pemprov Diperiksa Terkait Kasus Covid

  • Share

Ambon,Globalnews7.id-Sebanyak 4 Pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku,Selasa(9/7).

Pemeriksaan empat pejabat ini guna mencari bukti dan fakta dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran dana Covid 19 tahun 2020-2021 di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Keempat Pejabat yang diperiksa yakni,Kadis Koperasi dan UKM M Nasir Kilkoda,Bendahara Koperasi dan UKM ,mantan Kepala BPKAD Lutfi Rumbia dan Kepala Bappeda Maluku Ambon Loilossa.

Pantauan Globalnews7.id di Kejati Maluku keempat Pejabat ini mulai diperiksa oleh penyidik di Gedung Korps Adhyaksa Maluku itu sejak pukul 10.00 WIT hingga pukul 16.00 WIT.

Kasi Penkum dan Kejati Maluku,Ardy saat dikonfirmasi Globalnews7.id di ruang kerjanya membenarkan adanya pemeriksaan tersebut terhadap 4 Pejabat itu guna menggali lebih dalam fakta dan bukti dalam kasus Covid 19.

Benar tadi ada pemeriksaan terhadap 4 pejabat pemprov.Mereka yang memenuhi panggilan permintaan keterangan yaitu,Kadis Koperasi dan UKM,Bendahara Koperasi dan UKM,Mantan Kepala BPKAN dan Kepala Bappeda.Pemeriksaan di mulai dari jam 10.00 pagi sampai jam 16.00 sore tadi,”kata Ardy.

Selain itu kata mantan Kacabjari Saparua itu,tak hanya 4 pejabat tersebut pihak penyidik juga telah menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak kainnya pada Rabu,(10/7)besok.

Tak hanya 4 orang tadi,penyidik juga telah jadwalkan pemanggilan terhadap sejumlah saksi dimintai keterangan besok.Untuk jumlahnya belum diketahui.Jika sudah ada informasi akan diberitahu,”janji Ardhy.

Sebelumnya juga beberapa Ardhy penyidik juga telah mengambil keterangan dari Kepala Dinas Infokom,Kepala Dinas Perhubungan serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Untuk diketahui pada tahun 2020 anggaran Covid 19 Provinsi Maluku sekitar Rp.100 miliar sedangkan untuk tahun 2021 diduga berkisar rp.70 miliar.

Ratusan miliar untuk dana Covid untuk dua tahun ini diduga diselewengkan,sehingga di laporkan masyarakat ke pihak Kejati Maluku dan kasus ini masih berstatus penyelidikan.
(Nn-05).

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *