Jakarta,Globalnews7.id--Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) bersama Dewan Adat Dayak (DAD) se-Indonesia serta berbagai organisasi masyarakat Dayak se-Kalimantan menyampaikan pernyataan sikap terkait tidak diakomodirnya putra-putri Dayak dalam Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.jumat( 18 Oktober 2024).
Pernyataan tersebut dikeluarkan di Jakarta, disertai desakan agar pemerintah mempertimbangkan keterwakilan masyarakat Dayak yang telah lama berkontribusi besar bagi Indonesia, namun belum mendapat tempat yang layak di pemerintahan.
Dalam pernyataannya, masyarakat Dayak menekankan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan merupakan momentum strategis yang seharusnya meningkatkan peran masyarakat Dayak dalam pembangunan nasional. Sebagai tuan rumah IKN, masyarakat Dayak berharap keterlibatan lebih signifikan dalam pemerintahan pusat.
BACA JUGA;Kapolri Pastikan Kesiapan Pengamanan VVIP Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024
Kontribusi besar tanpa perwakilan seimbang
Kalimantan dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil pendapatan terbesar bagi negara, terutama melalui sumber daya alamnya. Namun, masyarakat Dayak merasa kontribusi ini belum sejalan dengan keterwakilan dalam jabatan penting di pemerintahan. Mikael Pai, S.Sos., MAP, Ketua MADN, menyoroti bahwa kontribusi tersebut belum diimbangi dengan kehadiran tokoh-tokoh Dayak dalam posisi pemerintahan nasional, termasuk di Kabinet Prabowo-Gibran.
“Kami memiliki banyak putra-putri terbaik dengan potensi, dedikasi, dan integritas yang tinggi. Sudah saatnya mereka diberikan kesempatan untuk berkontribusi langsung di tingkat pusat,” ujar Mikael Pai dalam pernyataannya.
Dukungan kuat saat Pemilu 2024
Pada Pemilu 2024, masyarakat Kalimantan memberikan dukungan yang signifikan kepada pasangan Prabowo-Gibran dengan lebih dari 60% suara. Dukungan besar ini seharusnya, menurut MADN, menjadi pertimbangan pemerintah untuk memberikan keterwakilan yang adil bagi masyarakat Dayak, khususnya putra-putri terbaik mereka.
MADN juga menyoroti sejarah panjang ketidakadilan, di mana sejak kemerdekaan Indonesia, belum ada putra Dayak yang diangkat menjadi menteri. Hal ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang harus segera diperbaiki.
Usulan Tokoh Dayak sebagai Menteri
Dalam pernyataan tersebut, MADN menyampaikan beberapa nama tokoh Dayak yang mereka usulkan untuk mengisi jabatan menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran. Nama-nama tersebut antara lain:
Dr. Drs. Marthin Billa, MM
Dr. H. Rahmat Nasution Hamka, SH., M.Si
DR. H. Syaharie Jaang, SH, M.Si, MH
Tamunan Kiting, SE., MM CPM., CTM
Para tokoh ini diharapkan dapat mewakili kepentingan masyarakat Dayak dan berkontribusi bagi pembangunan nasional di era pemerintahan Prabowo-Gibran.
Keadilan dan keseimbangan
Melalui pernyataan sikap ini, MADN berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan usulan mereka demi terciptanya keseimbangan dan keadilan bagi semua elemen bangsa, khususnya masyarakat Dayak. Mereka menegaskan bahwa masyarakat Dayak telah memberikan kontribusi besar bagi negara, sehingga layak untuk diberikan kesempatan yang lebih besar di pemerintahan.
“Kami hanya menginginkan keadilan dan keseimbangan dalam pemerintahan. Kami siap berkontribusi lebih besar untuk kemajuan Indonesia,” pungkas Mikael Pai.
Pernyataan sikap ini diharapkan mendapat perhatian serius dari pemerintah, mengingat pentingnya peran Kalimantan sebagai pusat pemerintahan baru dan besarnya dukungan masyarakat Dayak dalam pemilu lalu.
(amy/har)
