Jakarta,Globalnews7.id –Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) Kejaksaan Agung terus mengintensifkan penyidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan PT Duta Palma Group.senin(6 Januari 2025)
Hari ini, seorang saksi berinisial OT, yang menjabat sebagai Operational Risk Division PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dipanggil untuk memberikan keterangan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperkuat pembuktian atas dugaan tindak pidana yang terjadi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu.
Kasus ini menyeret sejumlah korporasi yang diduga terlibat, termasuk PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Asset Pacific, dan PT Darmex Plantations. Tersangka korporasi ini diduga terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara, serta mencuci uang hasil kejahatan tersebut.
Direktur Penyidikan JAMPIDSUS, Dr. Febrie Adriansyah, SH., MH., menegaskan bahwa pemeriksaan saksi merupakan langkah strategis untuk mengungkap pola kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh jaringan perusahaan tersebut. “Kami terus menggali bukti-bukti dan menguatkan berkas perkara. Kasus ini menjadi prioritas karena melibatkan kerugian besar bagi negara serta kejahatan yang sangat merusak sektor perkebunan kelapa sawit,” tegas Febrie.
Dalam kasus ini, JAMPIDSUS berkomitmen untuk menjerat semua pihak yang terlibat, baik individu maupun korporasi, tanpa pandang bulu. Hasil dari pengusutan ini diharapkan dapat memberikan efek jera serta menjadi langkah awal pembenahan sistem di sektor perkebunan, khususnya terkait pengelolaan sawit di Indonesia.
Febrie juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus bekerja sama dengan instansi terkait, termasuk PPATK, KPK, dan Kementerian Keuangan, untuk melacak aliran dana yang diduga dicuci oleh para tersangka.
Kejaksaan Agung mengimbau masyarakat untuk terus mendukung upaya pemberantasan korupsi dan menunggu hasil akhir penyidikan. “Kami pastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil demi menjaga integritas dan kesejahteraan bangsa,” tutup Febrie.
(Bn/pm)
