Jakarta – Dalam tahun 2025 menjadi masa penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pertumbuhan sebesar 8%, namun lembaga internasional memproyeksikan angka yang jauh lebih konservatif.
Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan hanya mencapai 5,1%, sedangkan OECD bahkan menurunkannya menjadi 4,9% dari sebelumnya 5,2%.
Di tengah kondisi ini, Burhanuddin pengamat sosial dan ekonomi menilai perlambatan ekonomi Indonesia bukanlah tanpa alasan. Menurutnya, kombinasi tekanan eksternal dan beban kebijakan dalam negeri menjadi faktor utama yang menghambat laju pertumbuhan nasional.
“Tarif ekspor-impor Amerika Serikat yang meningkat telah mengganggu neraca perdagangan kita. Di sisi lain, persaingan ketat antara Amerika, Eropa, dan China dalam kebijakan bisnis global memperkecil ruang gerak Indonesia di pasar internasional,” jelas Burhanuddin.
Tak hanya itu, kondisi domestik juga memperparah situasi. Ia menyoroti beban utang negara yang semakin berat, serta pembiayaan program makan siang bergizi gratis yang menyedot anggaran besar.
“Program sosial seperti makan gizi gratis memang berniat baik, tapi tanpa perhitungan fiskal yang tepat, ini justru bisa membebani APBN. Belum lagi iklim investasi yang masih lesu, baik dari luar negeri maupun dalam negeri,” tambahnya.
Burhanuddin juga mencatat bahwa lapangan kerja semakin terbatas sementara jumlah penduduk terus bertambah. Hal ini memperburuk daya beli masyarakat yang sudah lebih dulu menurun akibat utang rumah tangga yang meningkat.
Selain itu, pasar keuangan nasional menunjukkan gejolak yang signifikan. Indeks saham mengalami penurunan tajam dan nilai tukar rupiah tertekan, dipicu oleh kekhawatiran terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai populis dan kurang memperhatikan kesehatan fiskal jangka panjang.
Di sisi lain, pemerintah berupaya memperbaiki kondisi dengan meluncurkan Dana Kekayaan Negara (Danantara) yang ditargetkan mengelola aset hingga US$900 miliar. Namun, inisiatif ini masih menuai skeptisisme terkait efektivitasnya dan potensi dampaknya terhadap defisit anggaran.
Sementara itu, dalam menghadapi tarif 32% dari Amerika Serikat terhadap produk ekspor utama seperti elektronik, pakaian, dan alas kaki, Indonesia memilih tidak melakukan balasan. Pemerintah mengambil pendekatan diplomatis demi menjaga hubungan dagang jangka panjang.
Secara keseluruhan, meskipun berbagai kebijakan telah diluncurkan, Burhanuddin menilai tantangan struktural dan eksternal tetap menjadi penghambat utama. “Pemerintah harus lebih berani mengambil keputusan strategis, reformis, dan berorientasi jangka panjang agar ekonomi Indonesia tidak terjebak dalam stagnasi yang berkepanjangan,” pungkasnya.(red)
