Globalnews7.id,Jakarta– Sekretaris Jenderal Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Burhanuddin, S.H., memberikan tanggapan menyejukkan terkait rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membongkar tiang-tiang beton proyek mangkrak Monorel Jakarta. Menurut Burhanuddin, langkah pembongkaran tersebut merupakan tindakan yang positif asalkan proses hukumnya telah jelas dan tuntas.
“Kalau secara hukum sudah selesai, tidak ada lagi status barang bukti, maka tidak ada salahnya dibongkar dan ditata ulang. Justru itu langkah baik untuk memperindah wajah Jakarta dan memberi kepastian tata ruang,” ujar Burhanuddin saat dimintai tanggapan di Jakarta, Minggu (26/10/2025).
Ia menegaskan, proyek monorel yang terbengkalai selama puluhan tahun itu telah menjadi simbol kegagalan tata kelola dan pemborosan uang negara. Karena itu, langkah pembenahan mesti dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Jangan sampai pembongkaran ini menjadi alasan untuk menutupi jejak korupsi. Pemerintah DKI bersama aparat penegak hukum harus terbuka kepada publik, tunjukkan dokumen dan dasar hukumnya agar tidak ada kecurigaan,” tegas Burhanuddin.
Menurutnya, sudah saatnya Jakarta keluar dari bayang-bayang masa lalu proyek gagal yang menumpuk tanpa penyelesaian hukum. Ia juga mengingatkan agar KPK dan Kejaksaan segera menuntaskan audit proyek Monorel agar jelas siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian negara.
“Biar masyarakat tahu, uang siapa yang hilang dan siapa yang bermain. Jangan sampai tiangnya hilang, tapi pelakunya juga ikut hilang,” sindirnya.
Lebih lanjut, Burhanuddin mendukung komitmen Gubernur Pramono Anung yang berkoordinasi langsung dengan KPK dan Kejati DKI Jakarta. Menurutnya, hal itu menunjukkan itikad baik dalam menjaga transparansi.
“Selama dibongkar dengan sepengetahuan dan izin resmi aparat penegak hukum, maka itu langkah tepat. Jakarta perlu ditata ulang, tapi hukum tetap harus menjadi panglima,” tutup Burhanuddin.(®)
