Globalnews7.id,Jakarta-Untuk pelaksanaan ibadah haji 2026 sudah dipastikan pemerintah Indonesia mengumumkan hanya ada dua syarikah asal Arab Saudi yang dipercaya untuk melayani 203 ribu jamaah haji reguler pada musim haji 1447 H/2026 M.
Hal ini tanpa alasan terbukti berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya semisal kualitas layanan dan besaran tarif yang ditawarkan, sehingga skema multisyarikah, dirasa tidak efisien dan merugikan para jemaah.
Diketahui sebelumnya ada enam kandidat yang mengikuti seleksi yakni Mashariq Almasiah, Al Bait Guest, Rawaf Mina, Rafad Al Hajjaj Company, Alrifadah Pilgrim Service Company, serta Rakeen Mashariq Al Mutamayizah.
Tak pelak dua perusahaan penyelenggaraan ibadah haji yang dimaksud yakni Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Service dan Al Bait Guest.
Menurut Syam Resfiadi dua Syarikah yang ditunjuk Kementerian Haji itu pada dasarkannya baik, namun punya kelebihan dan kekurangan, secara pribadi saya mengenal kedua pimpinannya mereka baik, cepat dan tanggap artinya sangat responsif (baik di WA, di Telepon sangat cepat menjawab), namun kita ketahui bersama disaat dilapangan pada hari ahad/libur terutama dari arafah ke mina atau Mekkah ke arafah itu terjadi krodit dengan masalah transportasi.
“Tapi perlu diketahui bahwa syarikah transportasi ini berbeda dengan pelayan administrasi haji baik itu administrasi surat jalan dari kota ke kota maupun surat jalan selama berada pelayanan di arafah dan mina, ” ujar H. Syam Resfiadi Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (SAPUHI), seperti release yang diterima redaksi globalnews7. id, di Jakarta, Sabtu (29/11/2025).
Dikatakan Syam Resfiadi kedua syarikah ini tidak terkait dengan pelayanan syarikah transportasi, diketahui bersama bahwa masalah-masalah sebelumnya selalu masalah di transportasi, itu adalah bagian memang terlepas dari syarikah – syarikah yang berapapun jumlahnya. Kalau di haji reguler yang delapan kemarin.
“Sehingga 100 persen tidak bisa disalahkan ke mereka, ” urainya.
Lebih lanjut Syam Resfiadi menyebut jika ada indikasi orang-orang yang di dalamnya berdekatan dengan pejabat-pejabat lama, saya pikir itu wajar karena memang pendekatan atau silahturahmi itu memang bagian dari proses kemudahan-kemudahan yang kita cari dalam berbisnis ataupun bekerja.
“Jadi jangan ditafsirkan secara negatif sehingga pejabat lama, kementerian lama punya cara sendiri. Kalau Kementerian yang baru punya cara sendiri silahkan saja tanpa harus saling menyalahkan dari masing-masing masing pihak, ” tegasnya
Kemudian, tambah Syam Resfiadi untuk kedua syarikah ini insallah tidak ada masalah semua baik-baik saja tapi yang perlu diantisipasi oleh Kementerian Haji Republik Indonesia yang baru bahwa harus dekat dengan orang-orang itu.
“Juga harus dekat dengan para vendor/steackholder atau yang terkait dengan perhajian ini, baik dilapangan maupun secara administrasi, ” tandasnya. (han)
