Globalnews7.id,Jakarta -Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik keanggotaan Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Pelantikan tersebut mencakup unsur pemerintah dan pemangku kepentingan strategis di sektor energi nasional.
Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 134/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional dari Unsur Pemangku Kepentingan, serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Energi Nasional dari Unsur Pemerintah.
Dari unsur pemerintah, Presiden Prabowo melantik sejumlah menteri sebagai anggota Dewan Energi Nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ditetapkan sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional. Selain itu, turut dilantik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq sebagai anggota Dewan Energi Nasional.
Sementara itu, dari unsur pemangku kepentingan, Presiden Prabowo melantik Johni Jonatan Numberi, Mohammad Fadhil Hasan, Satya Widya Yudha, Sripeni Inten Cahyani, Unggul Priyanto, Saleh Abdurrahman, Muhammad Kholid Syeirazi, dan Surono sebagai anggota Dewan Energi Nasional.
Dalam prosesi pelantikan tersebut, Presiden Prabowo Subianto secara langsung mengambil sumpah jabatan Ketua Harian dan para anggota Dewan Energi Nasional. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan.
Usai pelantikan, Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik, yang kemudian diikuti oleh para tamu undangan.
Pelantikan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola energi nasional yang berdaulat, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa, seiring tantangan transisi energi dan ketahanan energi nasional ke depan.(parman)
