Globalnews7.id,Karimun – Kepala BP Kawasan Karimun periode 2025–2030, Drs. Agusnawarman, M.Si., menyampaikan harapannya agar Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Karimun memiliki kelembagaan tersendiri dan tidak lagi berada di bawah naungan BP Batam. Menurutnya, status kelembagaan yang mandiri akan memperkuat pengelolaan kawasan strategis di Kabupaten Karimun serta mempercepat pelayanan investasi dan pembangunan daerah.
“Karimun memiliki potensi besar di sektor industri, perdagangan, pelabuhan, dan investasi. Karena itu, sudah saatnya BP Kawasan Karimun memiliki kelembagaan tersendiri agar lebih fokus dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk kemajuan daerah,” ujar Agusnawarman.
Ia menegaskan bahwa keberadaan BP yang mandiri diharapkan mampu memberikan kepastian dan kemudahan bagi investor, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Karimun.
Agusnawarman juga menjelaskan bahwa salah satu syarat mutlak dalam pembentukan kelembagaan mandiri BP Kawasan Karimun adalah adanya persetujuan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Menurutnya, persetujuan tersebut telah disahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada 15 Agustus 2025, sehingga menjadi landasan penting dalam proses penguatan kelembagaan BP Kawasan Karimun ke depan.
“Persetujuan SOTK yang telah disahkan oleh Menpan RB pada 15 Agustus 2025 merupakan syarat mutlak dan fondasi hukum dalam mewujudkan kelembagaan BP Kawasan Karimun yang mandiri dan profesional,” tegasnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Investasi Gubernur Kepulauan Riau, Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si., menyatakan bahwa peningkatan investasi merupakan salah satu kunci utama dalam mendorong kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut mantan Gubernur Kepulauan Riau tersebut, pemerintah daerah harus terus menciptakan iklim investasi yang kondusif, aman, dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.
“Investasi harus terus didorong agar perekonomian daerah berkembang, lapangan pekerjaan bertambah, masyarakat semakin makmur, dan Kepulauan Riau semakin maju,” ujar Nurdin Basirun.
Nurdin Basirun mengaku sangat menyayangkan bahwa dalam beberapa dekade terakhir belum banyak investasi berskala besar dan signifikan yang masuk ke Karimun sebagaimana potensi yang dimiliki daerah tersebut. Menurutnya, masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan daya tarik investasi Karimun belum mampu bersaing secara optimal dengan kawasan-kawasan ekonomi unggulan di wilayah sekitar.
Ia berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat melakukan berbagai lompatan kebijakan dan terobosan strategis guna meningkatkan daya saing investasi Karimun. Langkah-langkah inovatif tersebut dinilai penting agar Karimun mampu menjadi tujuan investasi yang kompetitif dan sejajar dengan kawasan ekonomi maju seperti Singapura, Johor, dan Batam.
“Kita harus berani melakukan lompatan-lompatan dan terobosan yang nyata untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik. Karimun memiliki posisi strategis yang sangat baik, sehingga harus mampu bersaing dengan Singapura, Johor, dan Batam dalam menarik investor,” tegas Nurdin Basirun.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan pengusahaan kawasan, serta dunia usaha dalam mempercepat pembangunan dan menarik minat investor baik dari dalam maupun luar negeri.
Dengan potensi strategis yang dimiliki Kabupaten Karimun sebagai salah satu wilayah perbatasan dan kawasan industri di Kepulauan Riau, usulan penguatan kelembagaan BP Kawasan Karimun dinilai dapat menjadi langkah penting dalam meningkatkan daya saing daerah serta mempercepat realisasi investasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Penguatan kelembagaan yang didukung oleh legalitas SOTK yang telah disahkan Menpan RB diharapkan menjadi momentum bagi Karimun untuk semakin kompetitif dalam menarik investasi, mempercepat pembangunan kawasan industri, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
(Red/BN)
