Globalnews7.id,Batam – Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kantor Wilayah Imigrasi Kepulauan Riau dalam memperkuat pengawasan perbatasan maritim guna mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang belakangan menjadi perhatian serius di wilayah perbatasan.
Koordinator DPP KAKI, Cecep Cahyana, menilai kebijakan yang diambil Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kepulauan Riau, Guntur Sahat Hamonangan, SE., MH., merupakan langkah strategis dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus melindungi masyarakat dari praktik perdagangan orang yang merugikan.
“Kami dari DPP KAKI memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Kanwil Imigrasi Kepri yang terus memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan. Ancaman TPPO merupakan kejahatan serius yang harus ditangani secara terpadu oleh seluruh pemangku kepentingan,” ujar Cecep Cahyana,rabu (5/8/2026).
Menurut Cecep, posisi geografis Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga menjadikan wilayah tersebut rentan dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Karena itu, penguatan pengawasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), patroli laut, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi langkah yang sangat tepat.
Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kepulauan Riau, Guntur Sahat Hamonangan, menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan wilayah perbatasan laut dan meningkatkan kualitas layanan keimigrasian.
“Kami berkomitmen memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan laut dan meningkatkan kualitas layanan keimigrasian. Ini penting untuk menjaga keamanan negara sekaligus mendukung investasi dan pariwisata yang aman dan terpercaya,” tegas Guntur.
Cecep menambahkan bahwa sinergi antara Imigrasi, TNI, Polri, Bakamla, Bea Cukai, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam memutus mata rantai TPPO.
“Kami juga mendukung upaya edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri yang tidak sesuai prosedur. Pencegahan harus dimulai dari tingkat masyarakat sehingga jaringan perekrut ilegal dapat dideteksi sejak dini,” katanya.
Lebih lanjut, KAKI berharap langkah yang dilakukan Kanwil Imigrasi Kepri dapat menjadi contoh bagi wilayah perbatasan lainnya di Indonesia dalam memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap warga negara.
“KAKI siap mendukung setiap langkah pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberantas TPPO. Keamanan perbatasan adalah bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia dan kedaulatan negara,” tutup Cecep Cahyana.
(Bn)
