BREAKING NEWS
Jakarta,globalnews7.id– Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigation Commiittee ( DPP CIC) menilai adanya polemik pagar laut menggambarkan masih terjadi miskoordinasi dan egosektoral di antara lembaga pemerintah.
Situasi ini tentu sangat berbahaya dan yang menjadi korbannya adalah warga masyarakat.
Ketua Umum CIC Raden Bambang.SS yang didampingi Sekretaris Jenderal CIC DJ Sembiring mengungkapkan perbedaan pendapat antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan TNI Angkatan Laut soal pembongkaran pagar laut bisa menjadi gambaran tidak terkoordinasinya kerja antar lembaga pemerintah. Bahkan satu sama lainnya saling menuduh.
“Dengan kondisi ini, diduga ada keterlibatan oknum pejabat. Mereka bermain dengan pengusaha demi keuntungan pribadi maupun kelompok,” ucapnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Menurut Raden Bambang, karena hal tersebut telah menjadi “Lumbung Rezeki” yang cukup menggiurkan maka dimanfaatkan oleh para oknum-oknum pejabat itu.
“Sekarang, tinggal diselidiki siapa saja yang terlibat, Baik itu oknum pejabat maupun pihak pengesahan agar segera diproses secara hukum yang berlaku. Jangan yang terlibat dalam kasus ini dilindungi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Raden Bambang meminta Presiden Prabowo untuk dapat membuktikan janjinya kepada pelaku korupsi. Upaya bersih-bersih yang dilakukan sebgai langkah tepat untuk membuktikan ucapan seorang Presiden.
“Jika benar ucapan Presiden Prabowo akan membersihkan negara dari pelaku korupsi ini saatnya,tinggal memerintahkan pihak Polri, Kejagung dan KPK untuk segera melakukan penyidikan terkait kasus pagar laut di Tanggerang,,” katanya.
Dalam kasus pagar laut ini sendiri , DPP CIC berpendapat ada pelajaran penting bahwa koordinasi semua pihak sangat dibutuhkan. Dan tentu, mereka harus bersinergi untuk mengawasi rencana reklamasi di kawasan pesisir yang kerap kali memicu polemik.
“Dengan pengawasan itu, risiko pelanggaran di ruang laut dapat diminimalkan. Kalaupun sudah terjadi, penindakan dapat dilakukan dengan cepat,” pungkasnya.
Seperti diketahui, saat ini Menteri ATR/BPN Nusron Wahid telah membatalkan SHGB dan SHM. Hal ini sepertinya menunjukkan konsistensi sesuai intruksi yang pernah disampaikan Presiden.
Selain itu, bambu-bambu yang menjadi pagar di laut tersebut pun mulai dibongkar.
Kini, kita menanti keberanian para pembantu Presiden untuk mengungkap dan menangkap dalang atas pembuatan pagar laut tersebut.(pm/b)
