Cinere,Globalnews7.id — Maraknya praktik pungutan liar (pungli) dan percaloan di Kantor Samsat Cinere terus menjadi sorotan publik. Warga yang datang untuk mengurus dokumen kendaraan bermotor merasa resah akibat kehadiran para calo yang secara terang-terangan menawarkan jasa pengurusan dengan tarif lebih tinggi dari harga resmi. Kondisi ini semakin membebani masyarakat yang sebenarnya ingin mengurus sendiri dokumen kendaraannya.kamis(7/10/24)
Di lapangan, para calo terlihat langsung mendekati warga yang baru tiba dan menawarkan bantuan “percepatan” dengan dalih mempercepat proses pengurusan. Meski menjanjikan kemudahan, praktik ini membuat masyarakat tidak nyaman dan menimbulkan keraguan akan transparansi dan akuntabilitas layanan Samsat.
Tidak hanya calo, warga juga mengeluhkan pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum di Samsat. Beberapa warga mengaku diminta membayar biaya tambahan yang tidak sesuai dengan aturan resmi, sehingga biaya pengurusan jauh lebih mahal dari yang seharusnya.
baca juga;Polda Metro Berhasil Gagalkan Peredaran 207 Kg Sabu Dan 90.000 Butir Ekstasi Jaringan Internasional
“Saya hanya ingin mengurus STNK saja, tapi malah disuruh bayar lebih karena alasan percepatan layanan. Ini sangat memberatkan, apalagi biaya hidup makin tinggi,” keluh seorang warga Cinere yang enggan disebutkan namanya.
Situasi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan penegakan aturan di Samsat Cinere. Banyak warga berharap adanya tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menertibkan praktik pungli dan percaloan yang merugikan masyarakat. Beberapa pihak mendesak agar Samsat Cinere memperketat sistem pengawasan serta membuka kanal pengaduan yang efektif agar keluhan warga segera ditangani.
“Masyarakat berhak mendapatkan layanan yang jujur dan profesional di kantor pelayanan publik tanpa perlu takut dimintai pungli atau dibebani biaya yang tidak resmi,” ujar seorang aktivis
Pihak berwenang diharapkan segera bertindak cepat dan tegas untuk memulihkan citra pelayanan publik di Samsat Cinere dan memastikan layanan berjalan lebih efisien, transparan, serta bebas dari praktik pungli yang merugikan.
(pemred)
