Jakarta-Globalnews7.id
Sebagai salah satu alternatif untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi, sekolah kedinasan tak pernah sepi peminat.
IPDN sebagai lembaga pendidikan dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri pun menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat berlomba-lomba mendapatkan kursi di sekolah kedinasan tersebut.
Namun, bukan berarti tidak ada masalah dalam penyelenggaraan sekolah kedinasan ini .
Praktik kecurangan dan dugaan percaloan dalam proses rekrutmen masih saja terus terjadi. Dan ini telah menjadi temuan Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigation Committee (DPP CIC) di lapangan.
Ketua Umum DPP CIC Raden Bambang SS mengungkapkan dalam seleksi penerimaan Praja IPDN tahun 2023 telah terjadi adanya dugaan manipulasi dengan modus memanfaatkan sistem teknologi komunikasi yang digunakan. “Pelaksanaannya saat dilakukan tahapan test Psikologi,” ucapnya, Jumat (28/7) di Jakarta.
Menurut Raden Bambang, SS, IPDN yang melakukan kerjasama dengan Biro SDM Polda se-Indonesia dalam melakukan test psikologi tersebut ternyata masih saja mengalami kendala yang serius. Dan ini sangat mempengaruhi mental para calon praja tersebut.
“Tentu ini berdampak pada nilai skor yang dihasilkan para calon-calon pemimpin bangsa ini,” lanjutnya.
Raden Bambang menjelaskan dalam tahapan test psikologi telah terjadi error dalam sistem teknologi komunikasi hingga tiga kali. Waktu test yang awalnya akan berlangsung dari pukul 09.00 WIB hingga 13.00 WIB molor sampai pada pukul 23.45 WIB.
“Bagaimana mungkin teknologi yang dimiliki oleh Kepolisian bisa seperti demikian.
Mungkinkah sebagai salah satu lembaga keamanan negara memiliki teknologi yang ala kadarnya,” tegasnya.
Karena adanya temuan tersebut, Raden Bambang menduga telah terjadi adanya manipulasi dan praktek-praktek curang yang dilakukan dalam seleksi penerimaan Praja IPDN tahun 2023.
Dan ini harus dilakukan evaluasi dan investigasi untuk menemukan oknum-oknum yang bermain.
“Jangan diberi kesempatan, jangan diberi kelonggaran bagi oknum panitia dan pejabat yang telah mencoreng kehormatan IPDN khususnya Kemendagri,” ujarnya.
Saat ini, dari penelusuran yang dlakukan CIC, setidaknya ada beberapa praja gagal dalam mengikuti test selanjutnya akibat error pada sistem teknologi milik Biro SDM Kepolisian tersebut. Banyak ditemukan, yang semulanya memiliki nilai tinggi tapi tidak bisa melanjutkan pada test selanjutnya.
Sedangkan mereka-mereka yang awalnya punya nilai rendah dinyatakan bisa melanjutkan.
“Saya meminta Polri, Kejagung dan KPK untuk segera mengusut tuntas kasus ini. Mungki saja telah terjadi suap dan adanya titipan oknum untuk kelulusan menjadi praja IPDN,” pungkasnya.
(Burhan)
