Jakarta-Globalnews7.id-Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigation Commiittee (CIC) dalam pengungkapan Proses hukum Ketua KPK nonaktif, Firli Bahuri, yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan menambah daftar panjang kasus korupsi sejumlah petinggi lembaga penegak hukum dan kementerian di penghujung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan dalam waktu dekat ini akan terungkap oknum petinggi partai yang tersandung kasus korupsi.
CIC, menilai kasus-kasus elite ini menurunkan citra penegakan hukum di bidang korupsi.
CIC mengestimasi indeks persepsi korupsi (IPK) akan mengalami kenaikan sejak mencapai puncaknya pada 2019, kini dengan skor 58 poin. “Ini akan memalukan Indonesia di mata dunia.
Sementara itu, seorang pegiat anti korupsi menguraikan rentetan penangkapan terhadap petinggi negara belakangan ini bukan murni penegakan hukum, tapi ada kepentingan politis.
Namun, pihak Istana membantah tuduhan tersebut dan mengatakan saat ini lembaga penegak hukum “sedang dalam proses mengungkap banyak kasus korupsi besar bahkan di level elite, tanpa pandang bulu.
Ketua KPK nonaktif, Firli Bahuri, menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka atas tuduhan pemerasan mantan menteri pertanian, Syahrul Yasin Limpo – yang saat ini mendekam di penjara karena sangkaan menerima suap.
Pada saat hampir bersamaan, Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi sebesar Rp15 miliar. Kemudian, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej juga menyandang status tersangka karena dugaan menerima suap dan gratifikasi.
Tidak selesai sampai di situ. Baru-baru ini mantan ketua KPK, Agus Rahardjo, melayangkan tuduhan yang serius di media. Ia mengaku bertemu dan mendapat perintah Presiden Jokowi agar menghentikan kasus korupsi e-KTP yang melibatkan Ketua DPR saat itu, Setya Novanto.
Jauh sebelum ini, sejumlah menteri di era pemerintahan Jokowi juga terseret kasus korupsi, seperti Jhonny G. Plate, Juliari Batubara, Edhy Prabowo, Imam Nahrawi, dan Idrus Marham.
Berdasarkan penelusuran di media, menteri/wakil menteri yang terjerat kasus korupsi di era Presiden Jokowi lebih banyak dibandingkan era Susilo Bambang Yudhoyono (5 orang), dan Megawati Soekarnoputri (3 orang).
Sementara itu, era Presiden Jokowi juga mencatat sejarah karena dua hakim agung terjerat kasus korupsi, dan ketua KPK untuk pertama kali terjerat kasus pemerasan.
Ketua Umum CIC R. Bambang. SS, menegaskan, “Banyaknya kasus yang menjerat petinggi negara pada era Jokowi “merupakan bentuk kegagalan Presiden Jokowi untuk menghadirkan kultur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi”, tegas R. Bambang. SS kepada wartawan Jumat (19/7/2024) di Asahan.
R. Bambang. SS menambahkan, Penyebabnya sederhana, karena Presiden Jokowi dalam menunjuk seseorang sebagai menteri hanya didasarkan pada jatah terhadap partai koalisi, tanpa menimbang aspek integritas dan rekam jejak yang bersangkutan.
CIC berpendapat, jika tidak ada gebrakan untuk mengembalikan independensi KPK, kata Diky, maka secara langsung akan mempengaruhi iklim investasi dan perekonomian secara umum di Indonesia. Musababnya, investasi di Indonesia sangat dipengaruhi tingkat IPK.
Pasalnya, masa purnabakti Jokowi sebagai presiden kemungkinan akan ada estafet lewat anaknya, Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini ikut kontestasi Pilpres 2024.
Ketum CIC mengatakan, “Ini saya pikir akan berpengaruh pada pilihan politik penegakkan hukumnya, maka dari itu CIC munta kepada Presiden terpilih Pak Probowo harus selektif mengangkat Menteri Dalam kabinetnya, jangan karena jatah saja, dan menempatkan calon Panglima TNI, Kapolri, Kejagung dan lembaga lain harus bisa sinergi memberantas korupsi,” pungkasnya.
Menurutnya saat ini baik KPK, Polri dan Kejaksaan Agung, “sedang dalam proses mengungkap banyak kasus korupsi besar bahkan di level elit, tanpa pandang bulu”.
(Bn/pm)
