Globalnews7.id,Aceh-Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigation Committee (DPP CIC) melalui ketua harian Sulaiman Datu menyampaikan bahwa beredarnya video teguran keras Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, kepada jajaran Pemerintah Provinsi Aceh, terkait lambatnya proses pencairan anggaran sektor pertanian yang telah dikucurkan oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian Pertanian dapat menjadikan bahan Evaluasi Gubernur Aceh Mualem terhadap jajaran Pejabat di Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Kata Sulaiman Datu disaat Gubernur Aceh Muzakir Manaf, beserta jajaran melakukan audiensi dan diskusi mengenai ketahanan pangan nasional dengan Menteri Pertanian di Jakarta beredar video di medsos.

Dalam postingan pertemuan evaluasi tersebut, Mentan Amran secara terbuka mempertanyakan alasan di balik mandeknya dana bantuan yang seharusnya segera sampai kepada para petani di daerah, hal ini secara kasat mata sangat memalukan Gubernur Aceh Mualem, kata Amran:
“Begini Pak Gubernur, kenapa ada anggaran turun tidak di Laksanakan dan terlambat dicairkan? Kita tawarkan perbaikan sawah, irigasi. Kenapa ditahan uangnya? Masyarakat tanyanya ke kita, padahal uangnya sudah dikirim. Gimana itu, Pak?” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat mempertanyakan keterlambatan pencairan dana bantuan pertanian untuk program perbaikan sawah dan irigasi di daerah, seperti dalam rekaman suara di vidio itu ujar Sulaiman Datu.

Dalam pembicaraan atau evaluasi tersebut, Mentan sangat menyoroti bahwa meskipun anggaran dari pusat telah diturunkan untuk program perbaikan sawah dan irigasi, realisasi pencairan di tingkat kabupaten dan provinsi dinilai lambat sehingga memicu keluhan di tengah masyarakat. Hambatan birokrasi ini pada akhirnya dinilai merugikan masyarakat kecil dan para petani yang sangat membutuhkan dukungan cepat dalam pemulihan lahan serta infrastruktur pertanian, hal ini membuat Gubernur Aceh Mualem agak tersentak dan malu hati.

Menurut pantau DPP CIC bahwa dari total anggaran sekitar Rp1,6 triliun yang dikirimkan untuk tiga provinsi yang terkena bencana banjir dan tanah longsor akhir tahun 2025 lalu, Provinsi Aceh mendapatkan porsi alokasi terbesar, ditambah dengan distribusi sekitar 1.700 unit alat dan mesin pertanian (alsintan). Mentan juga sempat menyayangkan bahwa bantuan dalam jumlah besar tersebut sering kali dikirimkan secara senyap dan diam-diam tanpa publikasi yang memadai, sehingga publik sempat mengira pemerintah pusat lambat bergerak untuk membantu petani-petani yang sawahnya rata atau tertimbun akibat bencana hidrometrolgi

Menanggapi kendala birokrasi yang terjadi, sehingga Gubernur Aceh Mualem untuk sesegera mungkin melakukan Evaluasi secara menyeluruh terhadap para Pejabat Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh (eselon II dan II serta IV), supaya pemerintah Aceh bersama instansi terkait dapat mempercepat proses penyerapan anggaran dan penyelesaian administrasi program, termasuk data Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) untuk tahun anggaran berikutnya.

Menurut Sulaiman Datu Langkah ini dinilai sangat krusial agar ke depannya tidak ada lagi hambatan operasional yang memperlambat bantuan dan kesejahteraan petani, serta memastikan bahwa setiap kebijakan maupun anggaran yang digelontorkan pemerintah dapat langsung dirasakan manfaatnya secara tepat waktu oleh masyarakat di Aceh, Tutup Sulaiman Datu