Breaking News
Jakarta-Presiden Prabowo Subianto resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Rakornas TPAKD 2026 yang diselenggarakan oleh OJK dan kementerian terkait mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia.
Kehadiran pejabat dalam acara ini dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih seperti Airlangga Hartarto dan Tito Karnavian, pimpinan lembaga negara, serta para kepala daerah seluruh Indonesia, salah satunya Gubernur Babel Hidayat Arsani sosok yang peduli dengan masyarakat Babel.
Gubernur Babel Hidayat Arsani menegaskan,”Pertemuan ini berfokus pada perluasan inklusi keuangan UMKM, penguatan sinergi pusat-daerah, serta peluncuran Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK),” tegas Hidayat Arsani kepada wartawan Kamis (22/10) di Jeixpo Kemayoran Jakarta.
Menurut Gubernur Babel Hidayat Arsani, acara ini dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto dan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran,merupakan untuk mempercepat keuangan daerah tentunya.
Hidayat Arsani mengatakan,”Percepatan akses keuangan berkelanjutan untuk kesejahteraan Rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Babel kedepannya, dimana kegiatan tersebut dihadiri para gubernur, bupati, dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia,” ujar Gubernur Babel yang dijuluki Panglima Babel ini.
Rakornas TPAKD menjadi forum untuk menyinkronkan program percepatan akses keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam kegiatan ini juga dibahas arah strategi TPAKD untuk 2027.
TPAKD sendiri merupakan forum koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong perluasan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan.
Rakornas diselenggarakan melalui sinergi OJK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Kementerian Dalam Negeri.
(PMN)
