Globalnews7.id,Jakarta – Ketua Umum Corruption Investigation Committee (CIC), R. Bambang, SS, menyoroti penanganan korban banjir dan longsor di Aceh pasca bencana 26 November 2025 yang dinilai belum menunjukkan penyelesaian nyata di lapangan. Hingga memasuki bulan ketiga, sebagian warga terdampak disebut masih bergulat dengan persoalan mendasar.
“Dalam rentang waktu tiga bulan bencana banjir bandang dan kerusakan ekosistem serta ekologi lingkungan hidup sejak 26 November 2025, begitu besar dampaknya bagi kehidupan rakyat Aceh,” tegas R. Bambang, Jumat (27/2/2026) di Jakarta.
Menurutnya, dampak bencana tidak hanya dirasakan korban langsung, tetapi juga masyarakat luas. Kerusakan infrastruktur jalan, pemadaman listrik hingga hampir satu bulan di sejumlah wilayah, kelangkaan gas dan bahan bakar minyak, serta lumpuhnya aktivitas ekonomi menjadi rangkaian persoalan yang memperparah kondisi sosial masyarakat.
Bambang menyebut secara regulasi dan skema, pemerintah sebenarnya telah memiliki perangkat aturan yang lengkap dalam penanggulangan bencana, mulai dari fase tanggap darurat, penanganan, pemulihan, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
Namun, implementasi di lapangan dinilai belum berjalan optimal.
“Aturan dan skema sudah relatif lengkap. Hanya saja, sering kali badan dan lembaga yang terlibat masih tidak paham, tidak serius, bahkan gagap dalam realisasi untuk mengatasi dan menyelesaikan persoalan korban bencana di Aceh,” ujarnya.
Ia juga menyoroti besarnya anggaran miliaran rupiah yang telah dikucurkan dalam bentuk bantuan dan hibah. Namun, menurutnya, dana tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dasar warga di lokasi terdampak.
“Dari miliaran rupiah anggaran yang sudah dikucurkan dan disumbangkan, masih banyak persoalan mendasar di lokasi yang saat ini justru dibantu para relawan,” katanya.
Kondisi ini, lanjut Bambang, berdampak pada psikologis sosial masyarakat. Banyak korban yang merasa hanya menerima janji tanpa kepastian.
“Saban hari masih banyak yang hanya memperoleh janji-janji untuk mengatasi dan menyelesaikan persoalan keluarga, pekerjaan serta jati dirinya harus diselesaikan sendiri. Sudah semakin kurang atau tidak percaya dengan pemerintah karena hanya disuguhkan konsumsi janji-janji,” tegasnya.
Bahkan, di tengah masyarakat mulai muncul asumsi sinis terkait dugaan indikasi penyimpangan dana bencana. Ia juga menyoroti pendataan korban yang dilakukan berulang kali, namun belum diikuti langkah konkret yang dirasakan langsung oleh warga.
Menurutnya, saat ini dibutuhkan ketegasan, kecakapan, dan kecepatan dalam menyelesaikan persoalan akses dan fasilitas dasar yang layak.
“Jangankan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, persoalan mendasar dan akses saja masih sulit,” katanya.
Di sisi lain, kerusakan ekosistem dan lingkungan hidup akibat banjir bandang juga disebut masih menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup masyarakat.
“Rakyat kenyang dengan janji-janji, sementara pemerintah sibuk membangun narasi dan tidak membela rakyat secara realistis serta empirik,” pungkas Bambang.
CIC mendesak adanya transparansi penggunaan anggaran, audit terbuka, serta langkah konkret dan terukur agar kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat dipulihkan dan korban bencana benar-benar merasakan kehadiran negara.(pn)
