Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya dalam memberantas aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu iklim investasi. Polri berjanji tidak akan mentoleransi segala bentuk pemerasan, pungutan liar, dan intimidasi terhadap dunia usaha yang dilakukan dengan dalih ormas.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa Polri akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang menghambat investasi dan merusak stabilitas ekonomi nasional.
“Sesuai komitmen Kapolri, Polri akan menindak tegas aksi premanisme berkedok ormas. Tidak boleh ada oknum yang menggunakan nama ormas untuk melakukan pemerasan atau gangguan terhadap dunia usaha. Ini penting demi mendukung iklim investasi yang kondusif,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo, Jumat (14/3).
Pendekatan Preventif dan Penegakan Hukum Tegas
Polri menegaskan bahwa sebelum melakukan tindakan hukum, pihaknya akan mengedepankan langkah preventif dan pre-emtif, seperti sosialisasi, pembinaan, serta koordinasi dengan berbagai pihak agar ormas tetap berkontribusi secara positif.
“Kami terus memberikan pemahaman kepada anggota ormas agar tidak menyalahgunakan keorganisasian mereka. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga diperkuat agar mereka lebih waspada terhadap modus-modus pemerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum tertentu,” jelasnya.
Namun, jika peringatan dan pembinaan tidak diindahkan, Polri tidak akan ragu untuk bertindak tegas. Setiap laporan dari pengusaha dan investor yang merasa dirugikan akan ditindaklanjuti dengan serius.
“Polri menjamin perlindungan bagi pelapor dan akan menangani setiap laporan secara profesional. Jangan takut untuk melapor jika merasa dirugikan oleh praktik premanisme berkedok ormas. Layanan hotline 110 siap menerima laporan dari masyarakat,” tegasnya.
Investasi Harus Dilindungi, Premanisme Harus Diberantas
Polri menilai bahwa investasi yang sehat merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, segala bentuk gangguan terhadap dunia usaha harus ditindak agar Indonesia tetap menjadi tempat yang aman bagi investor.
“Dengan kombinasi pendekatan preventif, edukasi kepada masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas, kami berharap dapat menciptakan iklim investasi yang lebih aman dan kondusif,” pungkas Brigjen Pol. Trunoyudo.
Dengan langkah tegas ini, Polri menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi premanisme berkedok ormas di Indonesia. Dunia usaha harus terlindungi, dan investasi harus terus berkembang tanpa hambatan dari pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dengan cara-cara melanggar hukum.(bur/parman)
