Jakarta,globalnews7.id – Ketua Umum Corruption Investigation Committee (CIC), R. Bambang SS, kembali menyoroti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang hingga kini masih menyisakan utang besar dari para obligor kepada negara. Ia mendesak Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas guna menagih dana tersebut, terutama di tengah pemangkasan anggaran negara yang berpotensi berdampak pada sektor publik.
“Saat ini, pemerintah tengah menghadapi tantangan besar dengan pemangkasan anggaran di berbagai sektor. Ironisnya, di saat rakyat harus berhemat dan menerima dampaknya, para obligor BLBI justru masih bebas tanpa kewajiban yang jelas. Ini tidak bisa dibiarkan!” tegas R. Bambang SS dalam pernyataannya,rabu (12/2).
Ia menilai bahwa pemerintah memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan dana yang telah dikucurkan negara kepada bank-bank swasta saat krisis moneter 1997-1998 benar-benar kembali ke kas negara. Jika tidak, kata Bambang, maka kepercayaan publik terhadap keadilan dan integritas pemerintahan akan semakin menurun.
baca juga:Lelang Barang Rampasan Negara Hasil Tambang Ilegal di Sulawesi Tenggara Capai Rp13,8 Miliar
“Jangan sampai rakyat yang terus dibebani dengan pajak dan kebijakan fiskal ketat, sementara para konglomerat yang berutang justru lepas tangan. Prabowo harus membuktikan bahwa pemerintahannya tidak tunduk pada oligarki,” ujar Bambang.
Kasus BLBI sendiri menyebabkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp110 triliun. Beberapa obligor besar yang hingga kini belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya antara lain Sjamsul Nursalim (Bank Dagang Nasional Indonesia), Bambang Sutrisno & Samadikun Hartono (Bank Modern), serta Eka Tjipta Widjaja (Bank Internasional Indonesia).
Menurut R. Bambang SS, langkah yang dilakukan Satgas BLBI di era Presiden Joko Widodo memang menunjukkan hasil, tetapi masih jauh dari tuntas. Ia pun meminta agar pemerintahan Prabowo tidak hanya melanjutkan kebijakan tersebut, tetapi juga memperkuatnya dengan sanksi yang lebih tegas.
“Jika perlu, segera lakukan penyitaan aset, pemblokiran rekening, hingga larangan bepergian ke luar negeri bagi mereka yang belum melunasi utangnya. Jangan ada kompromi!” tandasnya.
Dengan kondisi anggaran negara yang semakin ketat, Bambang menekankan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan dana triliunan rupiah ini menguap begitu saja. Ia berharap Prabowo dapat membuktikan komitmennya dalam menegakkan hukum dan memastikan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Jangan sampai rakyat harus berkorban karena pemangkasan anggaran, sementara para obligor BLBI dibiarkan hidup nyaman. Pemerintahan yang kuat adalah yang berani menindak tegas kejahatan keuangan, bukan yang tunduk pada kepentingan segelintir elite,” pungkasnya.
Pemerintah Prabowo kini ditunggu aksinya dalam menyelesaikan skandal BLBI yang telah berlarut-larut. Keberpihakan kepada rakyat dan komitmen terhadap keadilan ekonomi akan diuji melalui langkah-langkah konkret dalam menuntaskan persoalan ini.(red/pm)
