Globalnews7.id,Jakarta – Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) menegaskan perlunya perencanaan tata ruang berbasis kawasan untuk menjawab kompleksitas persoalan perkotaan, mulai dari banjir, transportasi, perumahan, ketahanan pangan, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
IAP menilai pendekatan sektoral dan batas administratif sudah tidak relevan, terutama bagi kawasan megapolitan seperti Jakarta dan wilayah penyangganya.
“IAP ini kan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, asosiasi para perencana kota dan wilayah. Tugas kita untuk mengawal pembangunan di daerah agar lebih terarah,” ujar perwakilan IAP.
IAP juga aktif memberi masukan kebijakan, termasuk dalam penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang perkotaan serta revisi Undang-Undang Penataan Ruang.
Organisasi ini memiliki lebih dari 4.000 anggota di 34 provinsi yang terlibat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di berbagai daerah.
Kawal RTRW dan RDTR
Menurut IAP, RTRW dan RDTR menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan daerah, mulai dari kawasan permukiman, industri, hingga ruang lindung.
“Anggota kami aktif mengawal penyusunannya hingga menjadi Perda, Perbup, atau Perwali,” ujarnya.
Tata Ruang dan Ketahanan Pangan
IAP menekankan pentingnya integrasi kebijakan ketahanan pangan dalam tata ruang, khususnya terkait Lahan Baku Sawah (LBS), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
“LP2B dan LSD harus terintegrasi dalam RTRW dan RDTR. Tidak bisa berdiri sendiri,” tegasnya.
Smart City Bukan Sekadar Teknologi
Dalam isu smart city, IAP mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat, bukan tujuan akhir pembangunan kota.
“Teknologi harus bermuara pada kota yang inklusif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Bukan sekadar kemajuan teknologi,” katanya.
Jakarta Harus Berbasis Megapolitan
IAP menilai persoalan banjir dan transportasi Jakarta tidak bisa diselesaikan sendiri tanpa kolaborasi kawasan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga Puncak.
“Jakarta harus dilihat sebagai kawasan megapolitan. Banjir dan transportasi tidak bisa ditangani sendiri,” ujarnya.
Penanganan banjir, misalnya, harus melibatkan 13 daerah aliran sungai (DAS) dari hulu hingga hilir.
Untuk transportasi, IAP mendorong pengembangan MRT dan LRT hingga wilayah penyangga sebagai solusi jangka panjang.
Perumahan dan TOD
Tingginya harga tanah di Jakarta mendorong perlunya pengembangan hunian di kota satelit melalui konsep Transit Oriented Development (TOD) di wilayah seperti Cibinong, Bekasi, dan Bogor.
IAP juga menekankan pentingnya kelembagaan tata kelola kawasan megapolitan agar pembangunan lebih terintegrasi.
IKN Harus Berbasis Ekologi
Terkait Ibu Kota Nusantara (IKN), IAP mengingatkan agar perencanaan tidak hanya berfokus pada kawasan inti pemerintahan, tetapi juga skala regional dan ekologi.
“Perencanaan harus melihat hutan, sungai, dan biodiversitas. Jangan hanya fokus pada kota intinya,” tegasnya.
IAP menilai pembangunan IKN harus selaras dengan daya dukung lingkungan agar tidak mengabaikan kawasan konservasi dan ekosistem sekitar.
Dengan pendekatan tersebut, IAP menegaskan bahwa kota masa depan harus dipandang sebagai bagian dari ekosistem wilayah yang saling terhubung, dengan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama.
(Red/pn)
