Jakarta, GlobalNews7.id–Dalam 100 hari pertama Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kejaksaan RI melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM PIDMIL) mencatat sejumlah capaian penting. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Kejaksaan RI dalam mendukung program prioritas pemerintah, terutama dalam hal penegakan hukum yang transparan dan progresif.
Penindakan: Fokus pada Kasus Besar
JAM PIDMIL berhasil menangani beberapa kasus besar, di antaranya:
- Penyelidikan Pengadaan Lahan di Deli, Sumatera Utara
Dugaan perbuatan melawan hukum terkait pengadaan lahan seluas 50 hektar pada 2014-2015 yang melibatkan oknum prajurit TNI dan pihak swasta. Kasus ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp53,9 miliar. - Penyidikan Kasus Korupsi Kredit BRIguna
Penanganan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit BRIguna periode 2016-2023 yang melibatkan terdakwa Dwi Singgih Hartono dkk.
Selain itu, Direktorat Penindakan juga melaksanakan dua kegiatan koordinasi penting terkait pelimpahan perkara dugaan suap di kawasan Free Trade Zone (FTZ) dan supervisi di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Penuntutan: Langkah Konkret Penegakan Hukum
Pada tahap penuntutan, JAM PIDMIL mencatat dua perkara besar:
- Tahap 2 Dugaan Korupsi Kredit BRIguna
Penyerahan tersangka dan barang bukti terkait kasus BRIguna. - Koordinasi Strategis
Tiga kegiatan koordinasi, termasuk pemeriksaan dugaan korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) di Karawang, Subang, dan Purwakarta, serta koordinasi teknis penuntutan perkara koneksitas di Mahkamah Agung.
Eksekusi: Persiapan Matang untuk Penegakan Hukum
Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi mencatat satu kegiatan koordinasi dan sosialisasi perkara koneksitas di wilayah hukum Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sumatera. Proses pengajuan Surat Perintah Tim Eksekutor saat ini masih berjalan.
Apresiasi dan Evaluasi
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Adhyaksa yang telah bekerja keras. “Capaian ini adalah wujud nyata komitmen Kejaksaan dalam menegakkan hukum secara transparan dan akuntabel. Semoga menjadi evaluasi untuk berkinerja lebih baik di tahun 2025,” ujarnya.
Kinerja JAM PIDMIL di awal masa pemerintahan Kabinet Merah Putih menjadi bukti bahwa penegakan hukum yang profesional dan berintegritas terus diperjuangkan untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.(p/b)
