Jakarta,Globalnews7.id-–Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyoroti surat edaran dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, yang ditujukan kepada para kepala desa di Kramat Watu, Serang, Banten. Surat tersebut mengundang mereka untuk hadir dalam peringatan Haul ibunda Yandri di Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma’mun pada 22 Oktober 2024.
Melalui akun X-nya, Mahfud MD menegaskan bahwa penggunaan kop dan stempel kementerian untuk acara pribadi seperti haul keluarga tidak tepat. “Kalau benar surat ini dari Menteri, maka ini keliru. Acara keluarga seperti haul Ibu seharusnya yang mengundang adalah pribadi atau pengasuh ponpes, bukan kementerian,” tulis Mahfud di @mohmahfudmd, Selasa (22/10/2024). Ia pun mengingatkan Yandri untuk lebih berhati-hati di masa mendatang.
Surat edaran tersebut ditandatangani oleh Yandri Susanto pada 21 Oktober 2024, bertepatan dengan hari pelantikannya sebagai Menteri Desa oleh Presiden Prabowo Subianto. Kritik Mahfud menyoroti penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, yang menurutnya tidak etis dan bisa menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Isu ini semakin ramai setelah Kepala Badan Sejarah Indonesia PDIP, Bonnie Triyana, mengaitkan acara tersebut dengan pencalonan istri Yandri, Ratu Rachmatuzakiyah, yang maju sebagai calon Bupati Serang pada Pilbup 2024. “Apakah ada kaitannya dengan pencalonan istri Pak Menteri sebagai bupati Serang?” cuit Bonnie di akun X @bonnietriyana, menambah spekulasi politik di balik acara tersebut.
Mahfud MD mengakhiri kritiknya dengan memberi saran agar pejabat publik lebih berhati-hati dalam memisahkan antara urusan pribadi dan jabatan negara, agar tidak menimbulkan kesan negatif di mata publik.
(burhan)
