Globalnews7.id,Jakarta,– Sekretaris Jenderal Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Burhanuddin, S.H., menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bertindak tegas, transparan, dan profesional dalam menangani kasus dugaan korupsi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB).sealasa(11 Maret 2025)
Pernyataan ini disampaikan Burhanuddin menyusul penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pada 10 Maret 2025. Meskipun KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, hingga kini identitas mereka masih dirahasiakan.
Desak KPK Ungkap Nama Tersangka
Burhanuddin menilai langkah KPK harus lebih terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
“KPK harus segera mengumumkan siapa saja tersangka yang telah ditetapkan. Jangan sampai ada kesan kasus ini ditutup-tutupi atau dimainkan untuk kepentingan tertentu,” ujar Burhanuddin dalam keterangannya, Selasa (11/3).
Menurutnya, transparansi dalam penegakan hukum adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut.
“Jika KPK memiliki bukti kuat, tidak ada alasan untuk menunda pengumuman tersangka. Publik berhak mengetahui siapa saja yang terlibat agar tidak terjadi prasangka negatif terhadap pihak-pihak yang sebenarnya tidak bersalah,” tambahnya.
Jangan Ada Drama, Fokus pada Penegakan Hukum
Sekjen KAKI juga mengingatkan KPK agar tidak sekadar melakukan langkah-langkah yang terkesan sensasional, tetapi harus fokus pada penegakan hukum yang nyata.
“Kita ingin melihat KPK bekerja dengan serius, bukan sekadar melakukan penggeledahan yang akhirnya tidak menghasilkan kepastian hukum. Kasus ini harus dibongkar secara tuntas, bukan setengah-setengah,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi sikap kooperatif Ridwan Kamil dalam menghadapi penyelidikan ini.
“Sebagai mantan pejabat, Pak Ridwan Kamil menunjukkan sikap yang baik dengan mendukung proses hukum. Namun, KPK juga harus berlaku adil dan profesional dalam menindaklanjuti penyelidikan ini,” kata Burhanuddin.
Usut Modus dan Aliran Dana
Lebih lanjut, Burhanuddin meminta KPK untuk mengungkap dengan jelas modus korupsi yang terjadi di Bank BJB serta aliran dana yang mengalir ke pihak-pihak tertentu.
“Jangan hanya berhenti di penggeledahan, KPK harus menjelaskan bagaimana skema korupsi ini terjadi, siapa yang paling diuntungkan, dan ke mana saja aliran dananya,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa KPK tidak boleh terseret dalam kepentingan politik dalam menangani kasus ini.
“Jangan sampai kasus ini menjadi alat permainan politik yang akhirnya merugikan masyarakat. KPK harus membuktikan bahwa mereka independen dan bekerja untuk kepentingan publik, bukan kelompok tertentu,” pungkas Burhanuddin.
Kasus dugaan korupsi di Bank BJB kini menjadi perhatian nasional. Publik menanti ketegasan KPK dalam mengungkap skandal ini hingga ke akar-akarnya, tanpa ada intervensi politik atau kepentingan lain yang menghambat proses hukum.(man)
